Anggota Komisi V DPR RI Sri Rahayu usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI dengan Direksi BIJB Kertajati, perwakilan Pemprov Jawa Barat dan perwakilan Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan dalam rangka peninjauan ke Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Kamis (17/3/2022). Foto : Oji/mr

Bandara Kertajati merupakan bandara internasional di Jawa Barat yang diproyeksikan tidak hanya melayani penerbangan domestik tapi juga internasional. Artinya bandara ini peruntukan ke depannya untuk layanan yang besar termasuk juga kargonya. Butuh dukungan semua pemangku kepentingan (stakeholder) agar Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati bisa beroperasi sebagaimana mestinya.

Demikian diungkapkan Anggota Komisi V DPR RI Sri Rahayu usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI dengan Direksi BIJB Kertajati, perwakilan Pemprov Jawa Barat dan perwakilan Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan dalam rangka peninjauan ke Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Kamis (17/3/2022).

“Megahnya bandara ini yang dibangun dengan anggaran Rp5 triliun lebih kita melihat dengan tidak adanya penumpang yang menggunakan bandara ini jadi sebuah keprihatinan. Komisi V DPR RI ingin mengetahui sejauh mana progres pemanfaatan Bandara Internasional Kertajati serta apa saja yang menjadi kendala selama ini," ungkap Sri Rahayu usai pertemuan.

Politisi PDI-Perjuangan ini menambahkan bahwa aset besar BIJB Kertajati sayang sekali jika tidak bisa digunakan sebagaimana mestinya. Persoalan yang dihadapi adalah pertama masalah akses jalan yang belum memadai. Menurutnya, ke depan BIJB Kertajati harus bersinergi dengan pemerintah daerah dan pusat supaya bandara ini bisa berjalan dengan optimal.

"Komunikasi dengan para pemangku kepentingan ini penting agar semua kendala bisa ditindaklanjuti dan jika akses jalan bisa dibangun maka masyarakat sekitar akan tertarik menggunakan BIJB ini," tandas legislator dapil Jawa Timur VI ini. Dirinya juga berharap dalam jangka waktu dekat, agar masyarakat yang hendak melaksanakan umrah itu tidak semuanya melalui Bandara Soekarno-Hatta, terutama masyarakat Jabar dan sekitarnya didorong memanfaatkan keberadaan BIJB.

"Perlu adanya pembicaraan melibatkan pemerintah daerah, kementerian agama, perwakilan agen travel umroh, pihak maskapai dan lain-lain secara detail supaya mereka bisa mengalihkan sebagian penerbangan umroh melalui Bandara Kertajati ini. Butuh maintenance (biaya perawatan) yang cukup besar untuk BIJB ini, sehingga pemasukan dari penerbangan kargo hingga saat ini saja belum bisa menutupinya," pungkas Sri Rahayu.

Sementara itu, Direktur PT BIJB (Perseroda) Muhamad Singgih Singgih berharap adanya penyesuaian tarif avtur menjadi setara CGK (Bandara Soetta), penyesuaian kembali flight BDO (Bandara Husein Sastranegara) ke KJT (Bandara Kertajati). Pembukaan penerbangan umroh dari KJT dan tidak sentralisasi, termasuk penetapan kembali KJT sebagai tempat pemeriksaan imigrasi. Di akhir paparan, ia juga berharap adanya percepatan pembangunan jalan nasional menuju bandara dari Tol Cisumdawu. "Masalah konektivitas infrastruktur jalan menjadi faktor penting untuk mendukung operasional BIJB Kertajati," ulas Singgih.

Tim Kunspek Komisi V DPR RI ke Bandara Kertajati ini dipimpin Anggota Komisi V DPR RI Sri Rahayu dan diikuti oleh Anggota Komisi V DPR RI Irmadi Lubis, Bambang Hermanto, Ilham Pangestu, Mulyadi, Tamanuri, Dedi Wahidi dan Sigit Sosiantomo. Turut hadir Direksi BIJB Kertajati, Kepala Divisi Komersial dan Teknik Ari Widodo, Kepala Divisi Sekertaris Perusahaan Dan Administrasi Umum Dian Nurrahman, Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan yang diwakili Kepala Otoritas Bandara Wilayah I, Yufridon Gandoz Situmeang. (oji/sf)